Proyek PLUT Baubau 5,4 Milyar, Gambaran Buruknya Tata Kelola dan Pengawasan Anggaran Publik

    Proyek PLUT Baubau 5,4 Milyar, Gambaran Buruknya Tata Kelola dan Pengawasan Anggaran Publik
    Proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Baubau Melewati Masa Waktu Pekerjaan, Senin (06/01/2025)

    Oleh: Harianto

    BAUBAU - UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan teknologi, keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi semakin krusial sebagai motor penggerak pertumbuhan UMKM di tingkat daerah. PLUT bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi juga pusat solusi yang dapat mengakselerasi pemberdayaan UMKM secara terintegrasi. 

    Proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Baubau yang molor dari jadwal menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola anggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek publik. Dengan anggaran fantastis Rp 5, 4 miliar dari Kementerian Koperasi dan UKM, proyek ini seharusnya menjadi simbol keberpihakan pada UMKM. Namun, yang terjadi justru mencerminkan potret lemahnya manajemen dan akuntabilitas di sektor publik.

    Keterlambatan yang Tidak Masuk Akal

    Dimulai pada 17 Juli 2024 dengan tenggat hingga 13 Desember 2024, proyek ini seharusnya selesai tepat waktu. Namun, hingga Senin (06/01/2025), pekerjaan masih berjalan. Kondisi ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan dan eksekusi. Pihak kontraktor, CV Independent Fight Contractor, tentu memikul tanggung jawab utama, tetapi bagaimana dengan pengawasan dari dinas terkait?

    Pengawasan adalah elemen krusial dalam proyek seperti ini, apalagi anggarannya sudah mencakup biaya pengawasan. Fakta bahwa proyek tetap molor menjadi sinyal bahwa fungsi pengawasan mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

    Potensi Penyimpangan Anggaran 

    Lebih jauh, pertanyaan penting yang belum terjawab adalah berapa persen dana yang sudah dicairkan? Jika seluruh anggaran telah dicairkan sementara proyek belum selesai, ada kemungkinan terjadi manipulasi dokumen atau pelanggaran prosedur administrasi. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan kementerian terkait.

    Minimnya Transparansi Dinas Koperasi

    Ironisnya, hingga kini Dinas Koperasi dan UKM Baubau belum memberikan pernyataan resmi. Padahal, dinas ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan dengan tepat. Ketidakmampuan mereka memberikan penjelasan menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

    Apa yang Harus Dilakukan?

    Pertama, diperlukan audit menyeluruh terhadap proyek ini, terutama penggunaan anggaran dan pengawasan. Kementerian Koperasi dan UKM, bersama inspektorat daerah, harus memeriksa setiap dokumen pencairan dana dan realisasi pekerjaan di lapangan. 

    Kedua, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti lalai, baik itu kontraktor maupun dinas terkait. Denda atas keterlambatan proyek hanyalah langkah awal. Jika ditemukan unsur korupsi atau manipulasi, proses hukum harus segera dilakukan.

    Pelajaran untuk Masa Depan  

    Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) adalah infrastruktur yang sangat strategis untuk memajukan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaannya menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberdayakan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.  

    Namun, manfaat PLUT tidak akan maksimal tanpa pengelolaan yang profesional, transparansi, dan komitmen dari semua pihak terkait. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan PLUT benar-benar menjadi katalis perubahan bagi UMKM dan ekonomi lokal. 

    Proyek PLUT Baubau adalah cerminan dari buruknya perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan anggaran publik. Jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, kasus ini hanya akan menambah panjang daftar kegagalan proyek infrastruktur yang menguras uang rakyat.

    Masyarakat Baubau tidak hanya menunggu selesainya proyek ini, tetapi juga menuntut keadilan dan transparansi. Sudah saatnya pemerintah daerah dan kementerian terkait bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan publik. Jangan biarkan proyek yang seharusnya membawa manfaat besar justru menjadi simbol buruknya tata kelola pemerintahan.

    plut dinas koperasi umkm 4 milyar kementerian baubau sultra
    HARIANTO

    HARIANTO

    Artikel Sebelumnya

    Hidupkan Kembali Kejayaan Maritim Nusantara:...

    Berita terkait

    Follow Us

    Recommended Posts

    Hendri Kampai: Banyak Berjanji tapi Minus Realisasi, Siap-Siap Ditinggal Rakyat dan Berakhir dengan Gelar 'Raja Ngibul'
    Hendri Kampai: Raja Itu Orang Pertama untuk Disalahkan, Orang Terakhir untuk Dipuji
    Proyek PLUT Baubau 5,4 Milyar, Gambaran Buruknya Tata Kelola dan Pengawasan Anggaran Publik
    Hendri Kampai: Tidak Siap Menampung Anak-anak Cerdas Lulusan Luar Negeri, Indonesia Terancam 'Brain Drain'
    Hendri Kampai: Bahaya Kepemimpinan Dinasti Tanpa Kompetensi Terhadap Bangsa dan Negara